KATA MEREKA: Kenaikan UMP Jakarta 2018 Tak Sesuai Kebutuhan Hidup di Ibu Kota?

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71%. Adapun nilai UMP DKI di 2018 sebesar Rp3.648.035.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, setelah melalui seluruh proses perundingan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah, UMP 2018 akhirnya bisa diputuskan.

BERITA TERKAIT +

Berdasakan inflasi periode September 2016 sampai September 2017 sebesar 3,2%, dan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) 4,99%, maka setelah dihitung, besaran UMP 2018 dibandingkan 2017 naik 8,71%.

"Dengan begitu kita tetapkan UMP Jakarta 2018 sebesar Rp3.648.035, di mana sebelumnya Rp3.355.000," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Anies mengatakan, jika ditanya apakah penetapan ini adil atau tidak tentu setiap pihak mempunyai angka masing-masing. Namun, besaran UMP 2018 sebesar 8,71% sudah mengakomodir semua pihak yang telah ikut berunding.

"Dari sisi buruh nikmati kenaikan. Sisi pengusaha tidak terlalu menanggung beban mengingat pertumbuhan ekonomi saat ini sedang lesu," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengupahan DKI dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang mengatakan, angka yang diperoleh dari unsur pengusaha sesuai dengan PP 78 Tahun 2015, atau dihitung dari UMP berjalan saat ini, Rp3.355.750 dikali 8,71% angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Sedangkan usulan dari serikat pekerja Rp3.917.398 atau lebih besar Rp269.000 dari usulan pengusaha dan pemerintah.

Lantas, apakah kenaikan UMP DKI pada 2018 cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh di Jakarta? Berapa idealnya biaya hidup di ibu kota negara ini? Berikut kata mereka:

1. Puspita Dewi (27) Karyawan Swasta

Iya saya tahu kalau UMP DKI Jakarta tahun depan jadi Rp3,6 juta. Naiknya menurutnya saya dibanding UMP tahun ini enggak terlalu tinggi. Paling cuma naik Rp100 ribu-Rp200 ribu saja jadinya.

Kalau saya jelas enggak setuju karena naiknya cuma 8,71%. Untuk hidup sehari-hari di Jakarta enggak akan cukup. Karena di Jakarta biaya hidup sudah tinggi. Sebenarnya untuk hidup di Jakarta, idealnya harus punya pendapatan minimal Rp5 juta.

Itu, biaya hidup di Jakarta buat saya pribadi Rp5 juta per bulan sudah minimal. Rp5 juta itu sudah sama nabung juga. Karena menurut saya gaji yang ideal masih ada sisa yang bisa disisihin untuk ditabung. Kalo pas-pasan buat biaya hidup itu enggak ideal gajinya.

Untuk siasatin hidup di Jakarta dengan gaji sesuai UMP 2018 menurut saya susah. Kalau pun mau enggak mau harus, paling enggak harus bisa bener-bener gunain uangnya untuk sekedar kebutuhan prioritas. Kurangin belanja yang macam-macam.

2. Fitri Andian (23) Karyawan Swasta

Iya saya sudah tahu kalo UMP 2018 di Jakarta naik 8,71% jadi Rp3,648 juta. Kecil naiknya.

Saya setuju saja gaji pekerja di DKI Jakarta tahun depan cuma naik 8,71%. Lagipula gaji saya di tempat saya kerja enggak pengaruh sama UMP. Tapi enggak tahu gimana mereka yang tempat kerjanya ngasih gaji cuma sebatas UMP. Mungkin enggak setuju.

Saya karena masih tinggal sama orangtua, biaya hidup saya di Jakarta enggak terlalu bebanin gaji, cuma Rp2 jutaan. Biaya hidup saya cuma buat makan siang sama malam, sama buat bensin. Terus sama buat beli kebutuhan sehari-hari yang standar.

Biar gaji UMP bisa buat menuhin kebutuhan sehari-hari di Jakarta harus bener-bener hemat. Kerja bawa bekal makan siang. Paginya makan di rumah. Kalo sempat makan malamnya juga di rumah. Itu buat yang tinggal di rumah. Kalo yang kos agak susah kelihatannya.

3. Dian (23) Karyawan Swasta

Iya saya sudah tahu karena saya membaca berita soal kenaikan UMP 2018 di Jakarta sebesar 8.71%. Jadi gaji Jakarta tahun depan Rp3,648 juta.

Sebenarnya saya kurang setuju naiknya cuma segitu karena yang saya inget gubernur yang baru bakal naikin UMP lebih dari itu.

Biaya hidup di Jakarta mahal. Kalau gaji yang ideal Rp4 juta. Buat ke tempat kerja aja rata-rata orang minimal naik kendaraan umum sampai 2 kali. Ada yang sampai 3 kali. Buat ongkos kerja bolak-balik saja sudah gede. Belum ditambah makanan di Jakarta mahal-mahal, khususnya yang kerja di kota.

Iya gaji Rp3,648 masih bisa diakalin buat nutupin kebutuhan hidup di Jakarta kalau yang belum berkeluarga. Buat yang audah punya keluarga pastinya berat menuhin kebutuhan hidup di Jakarta dengan gaji itu. Buat biaya hidup satu orang saja sudah susah sebenarnya dengan gaji Rp3,648 juta, apalagi yang berkeluarga.

4. Ridwan Abidin (26) Karyawan Swasta

Saya tahu pemerintah Jakarta menaikan UMP 2018. UMP 2018 ditentuin jadi Rp3,648 juta.

Sebagai karyawan saya enggak setuju dengan kenaikan UMP Jakarta yang cuma jadi Rp3,6 jutaan. Gaji itu terlalu kecil buat pekerja di Jakarta. Gaji cuma naik 8,71% sementara biaya hidup di Jakarta naiknya cepat. Enggak sebanding.

Kalau di Jakarta yang ideal minimal naiknya 15%. Itu pendapat saya pribadi karena naiknya kan setahun sekali masa cuma 8,71%.

Saya karena belum nikah enggak terlalu terbebani dengan gaji kecil. Akalinnya ya kurang-kurangin nongkrong yang cuma habisin duit. Jajan seperlunya aja. Banyakin nabung.

5. Achmad Yudhistira (23) Karyawan Swasta

Iya saya udah tahu kalau UMP 2018 di Jakarta naik jadi Rp3,648 juta. Dibandingkan 2017 naiknya enggak terlalu tinggi.

Saya tidak setuju kenaikannya UMP yang ditetapkan pemerintah. Harusnya kenaikan UMP jangan disamain tiap daerah. Karena kebutuhan hidup di Jakarta sama di daerah beda. Hidup di ibu kota udah semakin mahal.

Hidup di Jakarta, saya sebulan bisa ngabisin duit Rp3 juta, itu saya posisinya masih tinggal sama orangtua. Yang kos atau kontrak pasti pengeluarannya beda lagi.

Iya, mau enggak mau kita harus sehemat-hematnya kalau gaji kecil hidup di Jakarta. Caranya harus bisa atur keuangan dengan benar. Jangan mudah tergiur untuk ngeluarin uang buat sesuatu yang enggak terlalu dibutuhin.

(ulf)

(rhs)

Sumber

KATA MEREKA: Kenaikan UMP Jakarta 2018 Tak Sesuai Kebutuhan Hidup di Ibu Kota?
Datang ke Pengajian Muhammadiyah Anies Baswedan Langsung Curhat
Kontrak politik pemicu kekecewaan buruh ke Anies-Sandi
Soal Rencana Demo UMP Buruh, Sandi: Percantik dengan Selawat
Disnaker Tunggu Legalitas Wali Kota